- Home ›
- Apps ›
- Books & Reference ›
- UU Pertanggungjawaban Anggaran APK
UU Pertanggungjawaban Anggaran
What's UU Pertanggungjawaban Anggaran APK?
UU Pertanggungjawaban Anggaran is a app for Android, It's developed by E-book App author.
First released on google play in 7 years ago and latest version released in 7 years ago.
This app has 0 download times on Google play and rated as 4.83 stars with 6 rated times.
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of UU Pertanggungjawaban Anggaran on google play
Judul :
Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang: PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
Bahasa :
Indonesia
Keterangan Publikasi :
Jakarta
Sumber :
mahkamahkonstitusi.go.id
Anotasi :
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) atas LKPP Tahun 2006. Walaupun masih mendapat opini disclaimer, LKPP Tahun 2006 menunjukkan peningkatan kualitas, antara lain penyelenggaraan akuntansi oleh kementerian negara/lembaga yang semakin meningkat, pengungkapan (disclosure) yang lebih ekstensif, dan penyajian data aset Pemerintah yang lebih baik karena beberapa kementerian negara/lembaga telah melakukan inventarisasi aset. Dengan memperhatikan pendapat BPK terhadap LKPP Tahun 2006, maka angka-angka yang disajikan dalam LKPP Tahun 2006 sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah. Artinya, Pemerintah tetap bertanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran hukum dan/atau penyajian informasi yang menyesatkan dalam LKPP Tahun 2006.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang: PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
Bahasa :
Indonesia
Keterangan Publikasi :
Jakarta
Sumber :
mahkamahkonstitusi.go.id
Anotasi :
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) atas LKPP Tahun 2006. Walaupun masih mendapat opini disclaimer, LKPP Tahun 2006 menunjukkan peningkatan kualitas, antara lain penyelenggaraan akuntansi oleh kementerian negara/lembaga yang semakin meningkat, pengungkapan (disclosure) yang lebih ekstensif, dan penyajian data aset Pemerintah yang lebih baik karena beberapa kementerian negara/lembaga telah melakukan inventarisasi aset. Dengan memperhatikan pendapat BPK terhadap LKPP Tahun 2006, maka angka-angka yang disajikan dalam LKPP Tahun 2006 sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah. Artinya, Pemerintah tetap bertanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran hukum dan/atau penyajian informasi yang menyesatkan dalam LKPP Tahun 2006.
